Bandung, 5 Maret 2026 – Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) resmi membuka Program Ikatan Kerja bagi calon mahasiswa Tahun Akademik 2026/2027. Program ini memberikan jaminan bekerja di PT Pos Indonesia (Persero) setelah lulus kuliah, bahkan disebut sebagai skema “Diterima Kerja Sebelum Wisuda”.

Launching program Ikatan Kerja ULBI dilakukan di Kampus ULBI, Jalan Sariasih No 54, Kota Bandung, Kamis 5 Maret 2025. Hadir Rektor ULBI Prof I Nyoman Pujawan, Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) ULBI Kiagus M Amran, dan Direktur Human Capital Management PT Pos Indonesia (Persero) Asih Kurniasari Komar, dan lainnya.

Rektor ULBI Prof I Nyoman Pujawan mengatakan, sebagai kampus yang berafiliasi dengan BUMN PT Pos Indonesia, ULBI menghadirkan jalur khusus dengan kuota maksimal 90 orang bagi mereka yang bisa lolos seleksi.

“Program ini memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan sejak awal semester namun telah terikat kontrak kerja dengan PT Pos Indonesia, dengan catatan memenuhi seluruh persyaratan akademik dan ketentuan yang berlaku,” jelas dia.

Menurut dia, melalui program ini, ULBI memberikan kepastian karier yang lebih terarah dibandingkan jalur rekrutmen umum. Di mana, rekrutmen BUMN disebut biasanya sangat kompetitif.

“Karena itu, skema ikatan kerja yang ditawarkan ULBI ini menjadi peluang strategis bagi lulusan SMA/SMK/MA sederajat yang ingin berkarier di sektor logistik nasional,” ujar Pujawan.

Program Ikatan Kerja ini terbuka bagi lulusan tahun 2023 hingga 2026 yang memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya nilai rata-rata minimal 85 untuk mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris, sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Peserta juga wajib mengikuti tahapan seleksi berlapis mulai dari seleksi administrasi, Tes Potensi Akademik, psikotes dan tes AKHLAK, wawancara, hingga tes kesehatan. Sistem seleksi bersifat gugur di setiap tahapannya dan rangkaian tes seleksi dilakukan secara online (daring).

Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi ULBI pada jalur Ikatan Kerja Pos Indonesia pada link ini https://admission.ulbi.ac.id.

Dari sisi biaya, Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) pada jalur ini dibayarkan satu kali selama masa studi, sementara SPP per semester bersifat tetap hingga lulus. DPP juga dapat dicicil selama dua semester awal dan wajib lunas pada akhir semester dua.

“Seluruh biaya pendaftaran dan seleksi menjadi tanggung jawab peserta karena program ini bukan skema beasiswa,” ujar dia.

Selama mengikuti program, mahasiswa wajib menjaga Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 tanpa mengulang mata kuliah, tidak pernah cuti akademik, serta memiliki sertifikat TOEFL minimal skor 450 pada akhir masa studi. Nantinya, evaluasi dilakukan setiap tahun oleh PT Pos Indonesia.

Program Ikatan Kerja ini tersedia untuk S1 dan D4 pada sejumlah program studi di bawah School of Logistics and Transport, School of Business and Management, serta School of Information Technology. Kurikulum dirancang berbasis kebutuhan industri logistik dan supply chain, dengan peluang magang serta jejaring industri yang luas.

Direktur Human Capital Management PT Pos Indonesia (Persero) Asih Kurniasari Komar mengatakan, ini merupakan program kerja sama dalam rangka menyiapkan SDM yang mumpuni, hebat, dan maju. Ini sebagai bagian dari upaya kami mendapatkan human capital yang unggul.

“Kami ingin mendapatkan SDM yang unggul secara akademik dan memiliki karakter kuat dalam mengembangkan industri logistik di Indonesia. Ini keempatan luar biasa bagi para siswa untuk bergabung menjadi bagian dari BUMN,” jelas dia.

Dia menegaskan, akan memastikan program ini berjalan dengan baik, karena melalui program ini Pos Indonesia terus dibangun. SDM yang nantinya lulus, akan langsung mendapatkan penempatan sebagai supervisor di seluruh Indonesia.

Edi Purwanto Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berterimakasih atas program yang dilaunching ULBI dan Pos Indonesia. Ini seperti oase, karena Jabar mempunyai banyak lulusan perguruan tinggi namun yang terserap oleh lapangan kerja masih minim.

“APK di Jabar mencapai 30 persen. Makanya langkah ini adalah upaya untuk mengurangi berbagai permasalahan tenaga kerja ini. Harapannya ini bisa ditiru oleh perusahaan lain dalam rangka menyerap tenaga kerja,” imbuh dia.

*